- Presiden Prabowo Subianto, pada hari Senin (2/6), memanggil sejumlah menteri untuk melaksanakan rapat tertutup berkaitan dengan peningkatan ancaman dan melemahnya kondisi ekonomi dalam negeri. Pada kesempatan tersebut, pemerintah merilis lima rangkaian kebijakan. Setelah rapat tertutup itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa Prabowo telah mendeklarasikan peluncuran serangkaian insentif guna menjaga laju pertumbuhan ekonomi. Menurut Ani—sapaannya—kebijakan ekonomi baru ini bertujuan membantu warga negara serta menghidrasi roda perekonomian lokal.
Pemerintah akan memberikan potongan harga pada berbagai jenis angkutan umum. Hal ini sehubungan dengan masa cuti bersama yang sedang berlangsung. "Harapannya melalui periode waktu istirahat dari sekolah tersebut, dapat memperkuat aktivitas ekonomi lokal dengan mendorong orang-orang untuk bepergian secara domestik. Oleh karena itu, diskon ini mencakup semua modus pengangkut," jelasnya.
Dia menjelaskan tentang diskon di berbagai jenis transportasi. Kereta api bakal dapat potongan harga 30% dengan alokasi dana senilai Rp 0,3 triliun serta diproyeksikan bisa dimanfaatkan oleh 2,8 juta orang dalam bulan Juni dan Juli. Selanjutnya, tiket pesawat yang sudah pernah menerima keringanan saat lebaran nanti akan ditanggung pajak pertambahan nilai-nya sebanyak 6%, dengan jumlah uang mencapai Rp 0,43 triliun dan diduga kuat akan dicover oleh 6 juta penumpang. "Kemudian ada juga transportasi laut. Disini kita memberikan diskon sampai 50%. Kita membutuhkan biaya sekitar Rp 0,21 triliun untuk periode Juni-Juli tersebut. Ini kami perkirakan dapat digunakan oleh 0,5 juta pengguna," ungkapnya.
Pemerintah pun bakal menggratiskan biaya tol hingga 20%. Diproyeksikan total pemakaian jalan bebas hambatan itu bisa sampai dengan 110 juta kendaraan. Sebagai tindak lanjutnya, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sudah merilis notulen kepada badan usaha yang bertanggung jawab atas jalan tol (BUJT).
Ani mengumumkan bahwa pemerintah masih berencana untuk memberikan bantuan sosial. Untuk edisi terbaru ini, sifatnya lebih ke penggandaan. Terdapat 18,3 juta orang yang menerima manfaat dari program Kartu Sembako dengan tambahan uang senilai Rp 200.000 dalam periode dua bulan. Selain itu mereka pun bakal memperoleh bantuan beras hingga 10 kilogram per bulannya selama dua bulan tersebut. "Pada kesempatan ini, jumlah dana yang dialokasikan untuk penambahan kartu sembako dan bantuan pangan mencapai Rp 11,93 triliun," imbuhnya. Penugasan ini akan dijalankan oleh Kementerian Sosial, Kementrian Pertanian, dan Badan Perencana Pembangunan Nasional.
Buruh dan guru kontrak pun mendapatkan perhatian. Pemerintah berencana menyediakan subsidi upah bagi 17,3 juta buruh yang pendapatan mereka kurang dari Rp 3,5 juta atau lebih rendah dari Upah Minimum Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Implementasi program ini dilakukan melalui Kementerian Tenaga Kerja dengan dukungan dana subsidi hingga Rp 300.000 setiap bulannya. "Usaha penyebaran dana tersebut juga akan dimulai pada Juni," katanya.
Pada saat yang sama, dukungan bagi guru honorer akan disalurkan ke 565.000 individu. Baik guru-guru di bawah naungan Kemendikbudristek ataupun Kementerian Agama akan mendapatkan manfaat dari program ini. Mereka akan menerima bantuan senilai Rp 600.000 dalam jangka waktu dua bulan.
Dalam paket kebijakan keempat ini, pemerintah juga menghadirkan perpanjangan diskon sebesar 50% bagi 2,7 juta tenaga kerja yang berada di enam industri padat karyawan," katanya. Langkah tersebut bertujuan untuk membantu pembayaran iuran Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
Melalui semua program tersebut, total dana yang disediakan mencapai Rp 24,44 triliun. Dana berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) senilai Rp 23,59 triliun, sementara sisanya datang dari luar APBN. "Upah tambahan ketiga belas akan di-transfer pada bulan Juli dengan alokasi dana sebesar Rp 49,3 triliun," jelasnya.
Ani menjelaskan bahwa kondisi global menjadi faktor yang memengaruhi. Misalnya, soal kebijakan tarif hingga persaingan geopolitik dan perang. Keadaan ini diperkirakan akan memengaruhi ekonomi global. Tahun ini, pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan melemah hingga 2,8 persen. “Situasi ini tentu akan memberikan pengaruh kepada perekonomian nasional, baik dari sisi harga komoditas, harga, dan ekspor. Selain itu juga dari sisi volatilitas di sektor keuangan, yaitu nilai tukar maupun juga suku bunga,” ungkapnya.
Ani berharap dengan berbagai stimulus yang diberikan pemerintah, maka pertumbuhan ekonomi tetap bisa dijaga mendekati 5 persen. Jika tidak dilakukan berbagai stimulus, maka pertumbuhan akan melemah akibat tekanan global. Selanjutnya, pengangguran dan kemiskinan diharapkan akan turun.
Ia pun menyatakan bahwa subsidi listrik tak bisa diterapkan di bulan Juni atau Juli mendatang karena proses perencanaan anggarannya cukup lama. "Oleh karenanya, akan digantikan dengan bantuan subsidi gaji," ucapnya.
Pemerintah menyatakan bahwa distribusi bansos selama kuartal kedua tahun 2025 akan menggunakan referensi utuh dari database sosioekonomi nasional. Di waktu serupa, kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menerangkan jika basis data tunggal tersebut telah dikombinasikan sejak tanggal 3 Februari 2025 dan dipertajam dengan proses pengujian ulang beberapa informasi. Termasuk dalam hal ini adalah konfirmasi langsung yang mencakup kolaborasi antara BPS bersama Departemen Sosial. Menurut Amalia, dari total 20,3 juta KPM, terdapat 16,5 juta yang sudah dicek oleh BPKP. "Dari jumlah itu, yaitu 16,5 juta orang, 14,3 juta diantaranya ada di tingkat pendapatan desil pertama sampai ke empat serta dimulainya pencairan atas usaha Mentri Sosial sejak 31 Mei," ungkapnya.
Selanjutnya, Amalia menggarisbawahi bahwa BPS juga telah membersihkan data dari kesalahan target atau exclusion errors. Berdasarkan informasi yang lebih presisi tersebut, Amalia menyebutkan harapan agar bantuan sosial bisa semakin tepat sasaran serta ikut memicu pertumbuhan ekonomi nasional dalam kuartal kedua tahun ini. "Menggunakan data tunggal tentang kondisi sosioekonomi nasional ini, tentunya bantuan sosial yang bakal diluncurkan di kuartal kedua dan juga untuk mendukung sebagai bagian dari program stimulan ekonomi, pastinya akan jadi lebih tepat tujuannya," ucapnya.
Selain itu, Amalia menyebut bahwa rencana pemberian insentif berupa diskon transportasi dan diskon jalan tol sejalan dengan peningkatan mobilitas masyarakat tahun ini. Amalia menjelaskan bahwa berdasarkan data BPS, jumlah wisatawan nusantara pada April tahun ini meningkat 23 persen dibandingkan bulan yang sama tahun sebelumnya. “Artinya bahwa insentif untuk diskon tiket dan diskon transportasi dan juga diskon jalan tol ini akan sangat mendorong mobilitas masyarakat,” katanya.
Amalia menyebutkan bahwa berdasarkan data BPS, tampak adanya tiga momen kenaikan mobilitas masyarakat selama setahun ini. Yang pertama adalah menjelang Idul Fitri, kemudian di masa liburan sekolah antara bulan Juni-Juli, serta yang terakhir yaitu menjelang pergantian tahun.
Meskipun rencana tentang pengenaan diskon listrik dibatalkan, PT PLN tetap menegaskan siapanya dalam menerima petunjuk dari pihak berwenang berkaitan dengan program potongan harga listrik sebagaimana telah dirancang. "Arahan dari pemerintah akan kami jalankan," ungkap Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo kepada pers seusai gelaran Diseminasi RUKN dan RUPTL di Ditjen Ketenagalistrikan, Jakarta, Senin (2/6). Akan tetapi, Darmawan masih belum bisa memberikan informasi tambahan mengenai implementasi rinci maupun tanggal pasti pengejawantahan skema diskon ini.
Sementara itu, sampai Senin (2/6) pagi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan belum mengeluarkan rekomendasi resmi kepada PT PLN (Persero) terkait rencana pemberian diskon tarif listrik 50 persen pada Juni dan Juli 2025. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman P. Hutajulu menegaskan bahwa pihaknya masih menunggu arahan dari pemerintah pusat, yang diperkirakan akan disampaikan melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian usai rapat terbatas (ratas) bersama Presiden. “Nanti akan dilaporkan secara resmi. Sepertinya hari ini (kemarin, red) ada ratas,” urai Jisman.
Dia menyebutkan bahwa sampai sekarang belum ada keputusan atau instruksi dari Kementerian ESDM untuk PLN mengenai kebijakan potongan harga tersebut. "belum ada, karena harusnya dari Menko dahulu, setelah itu baru turun ke kami," jelasnya.