TRIBUN-PAPUATENGAH.COM, BALI- Kondisi kemanusiaan di Papua Tengah semakin mengkhawatirkan.
Lebih dari 60.000 orang asal Kabupaten Intan Jaya dan Puncak dipaksa untuk meninggalkan tempat tinggal mereka, kemudian mencari keamanan di kota-kota sekitar seperti Timika dan Nabire.
Perang tanpa henti menjadi penyebab utama dari aliran besar para pengungsi ini.
Menteri HAM Natalius Pigai dengan tegas mengomentari masalah ini.
Dalam pertemuan eksklusif bersama Gubernur Papua Tengah, anggota DPRD propinsi dan kabupaten, serta Bupati Intan Jaya dan Bupati Puncak yang berlangsung di Bali pada hari Jumat, 6 Juni 2025, Pigai mengukuhkan tekadnya dalam menciptakan "Papua Tanah Damai".
"Tujuan pertemuan ini adalah untuk mengumpulkan data terkini langsung dari lokasi serta menjamin tindakan yang sesuai terhadap dampak konflik, lebih-lebih lagi di wilayah Puncak dan Intan Jaya," katanya dalam pernyataan resmi pada hari Sabtu (7 Juni 2025).
Pemerintah Daerah dan kami berupaya untuk mengambil tindakan yang mendukung penyatuan kembali dengan tujuan mencapai kedamaian di wilayah Papua.
Pigai menjelaskan bahwa pertikaian tersebut sudah berakibat pada kematian orang, mencederai banyak pihak, serta memicu kehilangan beberapa warganya.
Selanjutnya, dia menyinggung tentang dua kecamatan, yakni Sinak (Kabupaten Puncak) dan Kecamatan Hitadipa (Intan Jaya), yang saat ini sudah menjadi kosong total lantaran semua warganya berlindung.
Setelah menerima pelaporan yang komprehensif, Kementerian HAM akan langsung menuju ke tempat kejadian guna menjamin bahwa proses penanggulangan para pengungsi berlangsung dengan efisien.
Pigai berkomitmen untuk menjadi jembatan dalam komunikasi dengan kementerian pusat lainnya sehingga bersama-sama dengan pemerintah daerah bisa memenuhi keperluan para pengungsi, mencakup kebutuhan jangka pendek, menengah, dan panjang.
Pada rapat itu juga disampaikan tentang rencana pemerintah daerah yang bertujuan menyediakan tempat khusus bagi kepolisian, menghindari penggunaan gedung gereja atau rumah klasis sebagai markas militer.
Di samping itu, berbagai isu lain seperti proyek Makanan Bernutrisi Gratis (MNG), pendirian sekolah-sekolah publik, serta pengembangan jalur Trans-Papua juga mendapat perhatian.
Untuk Kabupaten Puncak Jaya secara khusus, konflik sosial yang disebabkan oleh pemilihan kepala daerah pun merupakan hal utama dalam agenda tersebut.
Pigai menggarisbawahi pentingnya penyatu kembali melalui sanksi tradisional serta mendorong pemerintah nasional supaya cepat mencalonkan bupati/wakil bupati tetap sehingga perselisihan tak lagi berkepanjangan.
"Tentunya, kita sejalan dengan pemerintah daerah dalam menggagas Papua sebagai tanah damai lewat proses rekonsiliasi dan kedamaian. Ini adalah hal utamanya," tandas Pigai.
Di masa mendatang, Kementerian HAM berencana membentuk Satuan Tugas khusus Papua guna mengevaluasi semua masalah yang berkaitan dengan Papua. (*)