Deputi Menteri Pemukiman Permukiman dan Wilayah Perumahan Fahri Hamzah menjelaskan alasannya untuk mendukung program pendanaan perbaikan hunian masyarakat tingkat awal. Proyek tersebut baru akan dimulai setelah bulan Juni tahun 2025, bertujuan merenovasi hingga satu juta unit rumah.
Fahri mengatakan bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah memberikan persetujuan untuk implementasi program sebanyak dua juta hunian. Akan tetapi, karena mempertimbangkan situasi perekonomian saat ini, jumlahnya direvisi menjadi hanya satu juta unit.
"Rapat kemarin bersama Kemenkeu tentang persetujuan dua juta untuk perbaikan gedung. Namun mengingat kita sekarang sudah Juni, kami menyepakati hanya satu juta karena jika anggarannya terlalu cepat cair bisa berpotensi meningkatkan laju inflasi," papar Fahri pada acara Simposium Nasional Sumitronomics dan Rute Perekonomian Indonesia yang digelar di Jakarta, hari Selasa (3/6).
Sebelumnya, Fahri mengingatkan kembali bahwa fokus dari program renovasi tersebut adalah bagi kelompok masyarakat yang sangat membutuhkan. Pihak pemerintahan pun sudah merencanakan dana yang dibutuhkan untuk implementasinya.
- Lapas Singkawang serta PLN IP Menghasilkan Batako Berbahan Dasar limbah Batu bara
- Kerajaan Meminta Rakyat Menjalankan Protokol Kesehatan untuk Mencegah Lonjakan Kasus COVID-19
- Patra Jasa Meraih Prestasi dengan Mendapatkan Apresiasi dalam Acara APQ Awards Tahun 2025
"Dana telah dialokasikan untuk setidaknya satu juta unit rumah yang tengah kami persiapkan, dan aspek tanggung jawab serta detail teknisnya adalah hal yang kini masih dalam diskusi," ungkap Fahri ketika ditemui di Kementerian Keuangan pada hari Senin, 2 Juni.
Libatkan Koperasi Merah Putih
Proyek revitalisasi ini adalah komponen dari program BSPS atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Setiap rumah yang menerima dukungan akan mendapatkan alokasi dana senilai Rp 21,8 juta dari pihak pemerintah.
Berikut rincian biayanya: Rp 2,5 juta untuk tenaga kerja bangunan, Rp 1,8 juta untuk fasilitator, sertaRp 17,5 jutauntuk membeli material bangunan.
Agar lebih efisien, pemerintah berencana menggandeng Koperasi Merah Putih sebagai mitra utama dalam pengadaan bahan. Proses pembelian ini akan dikelola secara langsung oleh koperasi setempat, sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto guna mengurangi tahap penyaluran barang.
Dalam skema kerjasama, biaya untuk bahan bangunan seperti semen, besi, baja, serta materiel lain dapat dikurangi. Tujuannya adalah agar dana sebesar Rp 21,8 juta per unit mencukupi guna membangun hunian yang sesuai standar,” ungkap Fahri.